Oleh: Imamuddin, S.Pd.I
Ketua MPD Pemuda ICMI Kota Bekasi
Genap
satu tahun kepemimpinan Tri Adhianto bersama Abdul Harris Bobihoe pada 20
Februari 2026 menjadi momentum reflektif untuk menilai arah, capaian, serta
tantangan pembangunan Kota Bekasi. Dalam perspektif kebijakan publik, satu tahun
adalah fase konsolidasi: periode di mana janji kampanye mulai diuji oleh
realitas birokrasi dan ekspektasi publik. Secara umum, terdapat sejumlah
indikator makro yang menunjukkan progres signifikan, khususnya pada sektor
reformasi birokrasi, pelayanan kesehatan, dan pembangunan manusia. Namun
demikian, sebagaimana watak kota penyangga metropolitan dengan kompleksitas
urban yang tinggi, Bekasi masih bergulat dengan persoalan struktural yang
membutuhkan pendekatan lebih sistemik dan berkelanjutan.
Pada aspek reformasi birokrasi dan pelayanan publik, capaian Pemerintah
Kota Bekasi patut diapresiasi. Predikat Kategori A (Pelayanan Prima) dari
Kementerian PAN-RB dengan skor indeks 4,73 bukan sekadar simbol administratif,
melainkan refleksi dari transformasi tata kelola yang semakin responsif.
Digitalisasi melalui beberapa aplikasi yang terdapat di kedinasan dan OPD yang
mempercepat proses perizinan hingga 40 persen menunjukkan komitmen terhadap
efisiensi dan transparansi. Dalam teori administrasi publik modern, percepatan
layanan bukan hanya soal waktu, tetapi juga pengurangan biaya transaksi sosial
dan ekonomi yang selama ini membebani masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat
legitimasi pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik modal sosial
yang sangat penting bagi stabilitas pembangunan jangka panjang.
Di sektor kesehatan, realisasi Universal Health Coverage (UHC) melalui
program “Kobe Sehat” menjadi tonggak penting. Kebijakan yang memungkinkan warga
mengakses layanan kesehatan hanya dengan KTP menegaskan keberpihakan pemerintah
terhadap hak dasar masyarakat. Tidak adanya lagi laporan penolakan pasien di
RSUD maupun rumah sakit mitra menandakan bahwa prinsip inklusivitas pelayanan
mulai terimplementasi secara nyata. Capaian ini juga beriringan dengan
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi menjadi 84,43
(kategori Sangat Tinggi), penurunan angka kemiskinan ke 3,96 persen, serta
turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 7,33 persen. Secara
statistik, tren ini menunjukkan fondasi pembangunan manusia yang kian menguat,
terutama bila didukung program pelatihan kerja terintegrasi yang menyasar
kebutuhan pasar tenaga kerja.
Namun, pembangunan kota tidak hanya diukur melalui indikator makro,
melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjawab persoalan klasik yang
menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Penanganan banjir di 12 titik krusial
masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara komprehensif.
Setiap musim hujan, persoalan drainase, sedimentasi, dan tata ruang kembali
menjadi sorotan. Demikian pula kualitas infrastruktur jalan di luar koridor
protokol yang masih jauh dari standar kenyamanan dan keselamatan. Pembangunan
Jembatan Lengkung Kalimalang memang menjadi solusi strategis untuk mengurai
kemacetan, dan penghargaan Adipura Kencana mencerminkan kemajuan dalam
pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, temuan audiensi dan observasi lapangan MPD
Pemuda ICMI Kota Bekasi menunjukkan bahwa manajemen persampahan masih
menghadapi persoalan tata kelola, mulai dari sistem pengangkutan, kapasitas
pengolahan, hingga aspek integritas dan kompetensi sumber daya manusia
pengelolanya. Reformasi kelembagaan di sektor ini menjadi mendesak, termasuk
penunjukan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi ekologis
yang jelas.
Berangkat dari temuan tersebut, MPD Pemuda ICMI Kota Bekasi mendorong
langkah strategis yang lebih transformatif, salah satunya melalui penguatan
pendidikan karakter berbasis lokalitas. Gagasan menghadirkan muatan lokal PLBB
(Pendidikan Lingkungan dan Budaya Bekasi) di sekolah-sekolah merupakan ikhtiar
jangka panjang untuk membangun kesadaran ekologis sekaligus identitas
kebekasian yang kuat. Pendidikan lingkungan yang terintegrasi dengan nilai
budaya lokal dapat menjadi instrumen preventif terhadap krisis sampah,
degradasi lingkungan, hingga praktik-praktik koruptif dalam tata kelola publik.
Generasi muda harus dibentuk menjadi warga kota yang cinta lingkungan, peka
terhadap problem sosial, anti-korupsi, dan tidak tercerabut dari akar
sejarahnya. Pembangunan fisik tanpa pembangunan karakter hanya akan melahirkan
kota yang megah tetapi rapuh secara moral.
Dengan demikian, satu tahun kepemimpinan ini menunjukkan fondasi yang
relatif progresif dalam reformasi pelayanan publik dan pembangunan manusia.
Akan tetapi, tantangan struktural seperti banjir, kualitas infrastruktur jalan,
dan tata kelola persampahan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih
integratif, kolaboratif, dan berbasis data. Pemerintahan yang baik bukan hanya
tentang capaian penghargaan, melainkan tentang konsistensi menyelesaikan
masalah yang paling dekat dengan denyut kehidupan warganya. Di sisa masa
jabatan, publik berharap kepemimpinan ini mampu bergerak dari fase konsolidasi
menuju fase akselerasi—menjadikan Kota Bekasi bukan sekadar kota penyangga ibu
kota, tetapi kota yang matang secara tata kelola, berdaya saing, dan
berkarakter.
