PDAM Tirta Patriot:
Bintang 5 di Piala,
Bintang 2 di Hati Warga
Enam tahun penuh drama — air keruh, korupsi kelas kakap, Dirut viral tidur di rapat, dan penghargaan nasional yang diborong sehari sebelum sistem distribusinya kolaps. Ini bukan sinetron. Ini air yang kamu minum tiap hari.
Coba bayangkan skenario ini: kamu bayar tagihan air setiap bulan, ratusan ribu rupiah — tapi yang keluar dari keran adalah air cokelat bercampur pasir. Atau lebih parah, nggak keluar sama sekali selama lebih dari tiga bulan berturut-turut. Sambil tetap ditagih abonemen. Kalau itu terjadi pada kamu, wajar banget kan kalau kamu kasih bintang satu di Google?
Begitulah realita yang dihadapi ribuan warga Kota Bekasi yang menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Patriot. Pada April 2025, frustrasi warga mencapai titik didih — rating Google perusahaan air milik daerah ini ambruk ke angka 2,0 bintang. Bukan karena warganya jahat atau sulit disenengin. Tapi karena selama bertahun-tahun, persoalan yang sama terus berulang tanpa solusi nyata.
Pemuda ICMI Kota Bekasi mengkaji masalah ini dari berbagai sudut: laporan keuangan resmi, putusan pengadilan korupsi, audit pemerintah, hingga kesaksian langsung warga terdampak. Yang kami temukan — dan ini penting banget untuk diketahui semua warga Bekasi — jauh lebih serius dari sekadar air keruh.
Air Keruh, Pasir, dan Gatal-Gatal: Keseharian yang Nggak Wajar
Di Perumnas Dua Kayuringin, Bekasi Selatan, warga melaporkan debit air yang mengalir sangat kecil dan kondisinya kotor — bahkan tidak layak untuk sekadar mencuci. Di Harapan Jaya dan Kavling Rawa Silam 3, Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, kondisinya lebih parah: air berwarna cokelat pekat setiap harinya, mengandung endapan pasir yang merusak filter rumah tangga.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, bahkan menjadi "korban" limpahan protes ini. Media sosial pribadinya dibanjiri mention dari warga yang mengeluhkan air keruh, sering mampet, sampai menyebabkan iritasi dan gatal-gatal pada kulit anak-anak.
"Air yang harusnya membersihkan anak-anak kami, malah bikin mereka gatal-gatal. Ini bukan keluhan, ini kondisi darurat."
— Keluhan warga yang masuk via media sosial DPRD Kota BekasiApa respons manajemen PDAM saat itu? Mereka bilang kotornya air karena "pipa lama". Oke, bisa diterima. Tapi yang bikin warga makin frustrasi: tidak ada jadwal atau rencana konkret untuk mengganti pipa-pipa tua itu. Jawaban yang terasa seperti buang sampah ke bawah karpet — masalah disembunyikan, bukan diselesaikan.
Tiga Bulan Tanpa Air di Tengah Kota
Kalau air keruh itu sudah menyakitkan, kasus di Kavling Alinda Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara lebih menyayat hati lagi. Pada akhir 2025, suplai air bersih di wilayah itu terputus total. Bukan satu-dua hari. Tapi lebih dari tiga bulan. Sebanyak 8.000 pelanggan terdampak langsung.
Pak Anwar (55 tahun), salah satu warga terdampak, menceritakan perjuangan yang harus ia dan tetangganya lalui setiap hari: mengantre berjam-jam untuk sekadar mandi di toilet musala, mengangkut galon demi galon air dari rumah-rumah warga sekitar yang masih punya akses. Semua itu dilakukan hanya untuk memastikan istri dan anak-anaknya bisa menjaga kebersihan dasar.
Selama tiga bulan tanpa air itu, para pelanggan tetap menerima tagihan abonemen ratusan ribu rupiah per bulan. Bayar untuk layanan yang tidak diterima. Bayar untuk air yang tidak mengalir. Coba bayangin betapa frustrasinya.
Penyebab teknisnya ternyata sebuah "lidah katup" (valve) yang tertanam di bawah aspal jalan. Valve itu sudah aus, menutup sendiri karena mekanikal penahan tekanannya rusak dimakan usia, dan bertindak seperti penyumbat total pada pipa utama. Masalah yang tergolong bisa dicegah dengan pemantauan rutin — tapi entah kenapa, tidak pernah terdeteksi sampai ribuan rumah kehilangan air berbulan-bulan.
Yang lebih bikin geleng-geleng: pemulihan darurat baru bisa terlaksana setelah ada tekanan langsung dari Kepala Daerah. Dan solusi sementaranya? Menggunakan pasokan dari wilayah PDAM Tirta Bhagasasi — kompetitor regional mereka. Perbaikan asli baru dijadwalkan pada 4 Oktober 2025, berbulan-bulan setelah masalah pertama kali muncul.
Kali Bekasi: Sumber Air yang Sudah Lama Bermasalah
Di balik drama distribusi air, ada masalah yang lebih fundamental: kualitas air baku yang diambil Tirta Patriot selama ini bersumber dari Kali Bekasi. Sungai yang membelah salah satu kawasan industri terpadat di Asia Tenggara ini sudah lama menjadi saluran pembuangan limbah — baik dari pabrik-pabrik maupun dari permukiman padat.
Sistem pengolahan air standar yang dimiliki Tirta Patriot (koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi) memang ampuh untuk mengolah air sungai normal. Tapi begitu ada pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau tumpahan kimia pekat, sistem itu tidak mampu mereduksinya. Direksi pun terpaksa menghentikan produksi untuk mencegah racun masuk ke pipa rumah warga.
Malam Penuh Drama: Desember 2025
Krisis Desember 2025 ini menjadi pelajaran pahit: selama bertahun-tahun, keselamatan distribusi air Bekasi bergantung pada kondisi sebuah sungai yang tidak pernah benar-benar dijaga. Satu momen pembuangan limbah ilegal bisa membuat ratusan ribu rumah tangga kehilangan air bersih dalam hitungan jam.
Langkah positifnya: pemerintah kota akhirnya mengambil keputusan strategis untuk beralih dari Kali Bekasi ke Kalimalang (Saluran Tarum Barat) yang dipasok langsung dari Waduk Jatiluhur. Bahkan, Wali Kota Bekasi berhasil meneken kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta agar PT PAM Jaya bisa mensuplai kelebihan produksinya ke wilayah perbatasan Bekasi. Ini langkah yang patut diapresiasi — meskipun idealnya dilakukan bertahun-tahun lebih awal.
Plot Twist Korupsi: Ketika PDAM Jadi Sapi Perah Politik
Sebelum membahas paradoks keuangan yang bikin geleng-geleng, kita perlu flashback ke 2022. Karena tanpa memahami konteks korupsi yang terjadi, kita tidak akan benar-benar paham kenapa kondisi pelayanan bisa seburuk ini.
OTT Walikota Pepen dan "Uang Partisipasi"
Pada 5 Januari 2022, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi saat itu, Rahmat Effendi alias "Pepen". Beliau ditangkap bersama delapan tersangka lainnya terkait kasus suap proyek pembebasan lahan dan jual-beli jabatan birokrasi senilai total Rp7,1 miliar (di tahap awal penangkapan).
Tapi yang relevan banget untuk urusan PDAM ini: dalam penyelidikan, KPK menemukan jejak aliran dana ilegal yang melibatkan berbagai BUMD di Bekasi — termasuk Tirta Patriot. Direktur Utama PDAM saat itu, Solihat (yang ironinya baru dilantik sendiri oleh Pepen di 2021), dipanggil sebagai saksi kunci.
Di Pengadilan Tipikor Bandung (3 Agustus 2022), Solihat mengonfirmasi bahwa pimpinan BUMD berulang kali diminta memotong dana perusahaan yang disamarkan sebagai "CSR" dan "uang partisipasi". Uang yang seharusnya dipakai memelihara pipa — justru mengalir ke proyek glamping komersial dan kepentingan politik sang Kepala Daerah.
Bayangkan: uang yang seharusnya digunakan untuk mengganti pipa-pipa tua penyebab air keruh, malah dipakai untuk membiayai tempat wisata elite. Ini bukan salah urus biasa. Ini pengkhianatan terhadap jutaan pelanggan yang bayar tagihan air setiap bulan.
Rp690 Juta untuk Seleksi Dirut: Really?
Setelah dinasti Pepen runtuh, harapan muncul: mungkin penggantian pimpinan PDAM akan membawa wajah baru yang lebih kompeten dan bersih. Sayangnya, justru proses seleksinya yang jadi sorotan baru.
Pada pertengahan 2023, Panitia Seleksi (Pansel) digelar untuk memilih Direktur Utama, Direktur Usaha, dan Dewan Pengawas baru. Hasilnya: Ali Imam Faryadi dilantik pada 17 Juli 2023. Tapi LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) langsung melayangkan laporan ke Kejaksaan dengan dua temuan yang cukup mencengangkan:
| Pos Pengeluaran | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Seleksi Direktur Utama & Direktur Usaha | 456.900.000 |
| Lelang Dewan Pengawas | 233.416.000 |
| Total Biaya Seleksi | 690.316.000 |
Hampir Rp700 juta hanya untuk operasional panitia seleksi pegawai. Dana sebesar itu setara dengan biaya penggantian pipa untuk ratusan sambungan rumah tangga. Yang lebih bikin pertanyaan besar: laporan KOMPI menyebut proses seleksi diduga sudah diarahkan sejak awal — calon tunggal, tanpa kompetitor independen yang berarti. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pun mengakui sedang menelaah laporan tersebut.
Viral: Dirut Tidur di Rapat DPRD
Kalau kamu pernah lihat video viral di mana seorang pejabat tertidur di kursi saat rapat resmi dengan DPRD — yep, itu Direktur Utama Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi. Video itu beredar luas, tepat di saat perusahaannya sedang dalam sorotan tajam terkait kegagalan menyediakan air bagi 8.000 pelanggan.
Respons sang Dirut ketika dikonfirmasi? "Saya capek, bukan tidur!" dengan alasan bahwa foto diambil saat sidang sedang diskors.
Anggota DPRD Adhika Dirgantara tidak bisa menerima pembelaan itu: kalau memang kelelahan, protokol etika yang benar adalah keluar sejenak, cuci muka, bukan tertidur di forum perwakilan rakyat. Pj. Wali Kota pun akhirnya menyatakan akan memproses insiden ini lewat evaluasi kode etik.
Paradoks Paling Gila: Kaya Raya, Tapi Pipa Bocor Dimana-mana
Ini bagian yang paling bikin kita semua perlu duduk sejenak dan menarik napas dalam-dalam.
Berdasarkan laporan keuangan auditan resmi yang termaktub dalam Naskah Akademik Pemerintah Kota Bekasi, kondisi finansial Tirta Patriot sebenarnya sangat sehat — bahkan impresif:
| Komponen | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Aset | Rp300,5 M | Rp357,3 M | Rp385,1 M |
| Aset Lancar (Kas & Setara) | Rp51,2 M | Rp41,2 M | Rp103,9 M |
| Total Utang | Rp20,6 M | Rp31,3 M | Rp26,2 M |
| Ekuitas Bersih | Rp280 M | Rp326 M | Rp358,9 M |
Pendapatan melonjak dari Rp87 miliar (2020) ke hampir Rp144 miliar (2024). Laba bersih naik hampir 160% dalam setahun — dari Rp4,2 miliar (2023) ke Rp10,9 miliar (2024). Audit independen menyebut ROA dan ROE berada di level yang "sangat bagus".
Aset lancar (kas dan setara kas) meledak dari Rp41 miliar (2022) menjadi Rp103,9 miliar (2024). Artinya, perusahaan menumpuk uang tunai ratusan miliar di rekening — sementara pipa-pipa bobrok dijadikan alasan atas air keruh yang masuk ke dapur warga. Ini namanya "kas menganggur" (idle liquidity). Uangnya ada. Kemauan untuk memperbaiki pipa yang jadi pertanyaan.
Rp130 Miliar Dana Rakyat, Hasilnya di Mana?
Belum cukup dengan kas perusahaan yang gemuk, Pemerintah Kota Bekasi juga menyuntikkan dana rakyat (Penyertaan Modal Daerah / PMD) secara bertahap selama lima tahun:
| Tahun | Nilai Suntikan | Tujuan Resmi |
|---|---|---|
| 2021 | Rp2 Miliar | Pembangunan Jaringan SPAM |
| 2022 | Rp5 Miliar | Eskalasi Jaringan SPAM |
| 2023 | Rp43 Miliar | Jaringan SPAM & Intake |
| 2024 | Rp35 Miliar | Konstruksi Infrastruktur Intake |
| 2025 | Rp45 Miliar | Finalisasi Intake Air Bersih |
| Total | Rp130 Miliar | — |
Rp130 miliar uang pajak rakyat. Ditambah kas perusahaan yang membengkak. Tapi di tahun yang sama ketika Rp45 miliar dikucurkan (2025) — 8.000 pelanggan di Bekasi Utara tetap tidak mendapat air selama lebih dari tiga bulan karena satu katup tua yang aus di bawah aspal.
Anggota DPRD Adhika Dirgantara bereaksi keras. Ia mengancam akan menahan atau membatalkan total rencana tambahan PMD senilai Rp10 miliar untuk 2026 jika tidak ada bukti nyata perbaikan layanan. Bukan gertakan kosong — ini pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat yang memang harus dituntut.
Satu Momen yang Merangkum Segalanya: Drama Bintang 5
Di antara semua fakta yang telah kita bahas, ada satu kejadian yang — kalau ini ada di film — bakal membuat penonton tepuk tangan sambil menggelengkan kepala.
Ini bukan kebetulan yang lucu. Ini simtom dari masalah sistemik yang lebih besar: penghargaan BUMD tingkat nasional rupanya tidak mengukur kualitas pelayanan nyata kepada warga. Ia lebih mengukur kemampuan manajemen menyajikan data administrasi yang rapi dan mengemas narasi korporasi yang menarik. Laporan keuangan bagus, opini WTP dari auditor, program CSR yang difoto — semua bisa dipoles. Yang tidak bisa dipoles adalah keran yang mati di rumah Pak Anwar.
"Penghargaan yang tidak bisa diuji di keran dapur warga hanyalah trofi kosong."
— Kesimpulan Analisis Pemuda ICMI Kota BekasiSisi Terang: Gerak yang Mulai Terlihat
Di tengah segala kritik, penting juga mencatat langkah-langkah positif yang mulai terjadi — meski banyak yang berpendapat semua ini seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lebih awal:
Migrasi dari Kali Bekasi ke Kalimalang sudah dalam proses. Wali Kota Bekasi juga berhasil meneken kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) agar PAM Jaya mensuplai kelebihan kapasitas airnya ke wilayah perbatasan Bekasi — langkah government-to-government yang genuinely impresif. DPRD juga berhasil memblokir kenaikan tarif air yang diusulkan manajemen pada Maret 2025 — tepat saat kualitas air masih buruk dan menjelang Ramadan. Intervensi legislatif yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Apa yang Harus Berubah: Suara Pemuda ICMI Kota Bekasi
Sebagai organisasi kepemudaan yang peduli pada tata kelola pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat Bekasi, kami tidak cukup hanya mendokumentasikan masalah. Kami menuntut perubahan konkret:
- Audit Infrastruktur yang Sesungguhnya Sebelum PMD 2026 sebesar Rp10 miliar dicairkan, BPK RI harus ditugaskan melakukan audit infrastruktur fisik — bukan sekadar audit dokumen akuntansi. Ahli teknik perpipaan harus turun lapangan, bukan hanya memeriksa nota keuangan. Hentikan praktik "kas menganggur" dan paksa anggaran belanja modal (Capex) benar-benar terserap untuk renovasi pipa prioritas.
- Implementasi Teknologi Pemantauan Real-Time BUMD air yang layak disebut modern harus menggunakan sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) di setiap titik distribusi vital. Anomali tekanan harus terdeteksi dalam menit, bukan berbulan-bulan. Tidak boleh lagi ada kejadian 8.000 pelanggan mati air karena satu valve yang tidak dipantau.
- Depolitisasi Proses Seleksi Direksi Seleksi pimpinan BUMD harus dilepas dari intervensi politik kepala daerah. Panel independen yang berisikan ahli teknis, akademisi, dan representasi masyarakat sipil — bukan figur "titipan" patronase politik. Perda BUMD perlu direvisi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses ini.
- Kewajiban Kompensasi atas Kegagalan Layanan Pelanggan yang menerima tagihan selama periode tidak ada aliran air harus mendapat kompensasi otomatis — bukan menunggu laporan manual. Ini standar minimum dari setiap perusahaan utilitas yang menghormati hak konsumennya.
- Reformasi Standar Penghargaan BUMD Nasional Kami mendesak agar forum penghargaan BUMD nasional memasukkan indikator kepuasan pelanggan yang terukur secara independen — bukan sekadar penilaian administrasi internal. Sebuah BUMD yang minggu sebelumnya gagal menyuplai air tidak layak menyandang predikat Bintang 5 minggu berikutnya.
Penutup: Air Bukan Hadiah, Ini Hak
Air bersih bukan kemewahan. Ia bukan reward bagi yang beruntung tinggal di kawasan "bagus". Air bersih adalah hak dasar setiap warga — dijamin konstitusi, wajib dipenuhi negara.
Selama enam tahun terakhir, ribuan warga Bekasi telah membayar tagihan dengan tertib, menunggu dengan sabar, dan berharap dengan tulus bahwa pelayanan akan membaik. Yang mereka dapatkan: air keruh, pipa mampet, direksi yang viral karena tidur di rapat, dan sebuah perusahaan yang lebih pandai meraih piala daripada memperbaiki infrastruktur.
Pemuda ICMI Kota Bekasi percaya bahwa Bekasi layak mendapatkan lebih dari ini. Kota yang sedang tumbuh pesat ini butuh BUMD yang benar-benar bekerja — bukan yang gemar berfoto dengan trofi sementara pelanggannya mengantre di musala untuk sekadar mandi.
Perubahan tidak akan datang sendiri. Ia datang ketika warga terus bersuara, legislatif terus mengawasi, dan pemuda terus menuntut akuntabilitas. Tulisan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Sisanya — ada di tangan kita semua.