Beberapa waktu terakhir,
kita kembali mendengar wacana lama yang dihangatkan ulang: pemilihan kepala
daerah oleh DPRD. Alasannya terdengar sederhana, bahkan masuk akal di telinga
orang-orang yang lelah biaya Pilkada langsung terlalu mahal. Terlalu boros.
Terlalu melelahkan negara. Terlalu banyak konflik. Dan entah sejak kapan,
kalimat itu selalu diucapkan dengan nada seolah-olah kita semua sepakat,
seolah-olah pengalaman kita sebagai pemilih tak pernah ada nilainya.
Jujur saja, saat pertama
kali mendengar isu ini muncul lagi, perasaan kita campur aduk. Ada capek, ada
curiga, ada juga rasa déjà vu. Seperti bertemu mantan yang dulu menyakiti, tapi
kini datang dengan senyum dewasa dan alasan ekonomi yang terdengar rasional.
Kita pernah ada di sana.
Kita pernah menyerahkan pilihan kepala daerah ke DPRD. Kita juga pernah
bertepuk tangan ketika Pilkada langsung lahir, meski dengan segala
kekurangannya. Maka wajar jika hari ini kita bertanya: apakah benar masalahnya
cuma soal biaya?
Soal Mahal yang Selalu Diulang
Mari kita mulai dari isu
yang paling sering dipukul-pukulkan: biaya Pilkada langsung. Data memang
menunjukkan bahwa satu kali Pilkada serentak bisa menghabiskan puluhan triliun
rupiah. Angka yang besar. Angka yang mudah membuat dahi berkerut, apalagi saat
kita masih melihat jalan berlubang, sekolah reyot, dan puskesmas yang
antreannya tak kunjung pendek. Tapi di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Mahal dibanding apa?
Kalau kita mau jujur,
demokrasi memang tidak pernah murah. Dari KPU, Bawaslu, logistik, keamanan,
sampai honor petugas TPS yang rela duduk dari subuh sampai malam semua itu
punya harga. Tapi biaya itu dibayar untuk satu hal yang sangat mendasar: hak
kita untuk memilih secara langsung siapa yang memimpin daerah tempat kita
hidup, bekerja, dan membesarkan anak-anak kita.
Yang jarang dibahas
dengan nada yang sama lantangnya adalah biaya pemilihan oleh DPRD. Karena
memang, biaya itu tidak tercantum rapi dalam APBD. Ia tidak muncul sebagai pos
anggaran logistik. Ia tidak tercetak dalam jumlah surat suara. Biayanya
mengalir di lorong-lorong yang lebih sunyi: lobi politik, transaksi pengaruh,
kompromi kepentingan, dan kita semua tahu risiko politik uang yang justru lebih
terkonsentrasi.
Mahal versi siapa yang
sebenarnya sedang kita bicarakan?
Pengalaman Kecil yang Tak Pernah Masuk Data
Kita mungkin pernah
mengantar orang tua ke TPS. Atau ikut menjadi KPPS karena kekurangan petugas.
Atau sekadar duduk di warung kopi, mendengar debat sengit soal calon bupati
yang katanya “itu mah boneka partai”. Semua pengalaman kecil ini tidak pernah
masuk tabel anggaran, tapi membentuk rasa memiliki kita terhadap proses
demokrasi.
Pemilihan langsung
memberi ruang bagi warga biasa untuk ikut merasa terlibat. Meski sering kali
kita kecewa pada hasilnya, setidaknya kekecewaan itu datang dari pilihan kita
sendiri. Ada rasa tanggung jawab kolektif di situ, sesuatu yang tidak bisa
dibeli dengan efisiensi anggaran.
Ketika pemilihan
dialihkan ke DPRD, hubungan emosional itu terpotong. Kita kembali menjadi
penonton. Kita kembali duduk di bangku belakang, sementara keputusan penting
diambil di ruang rapat ber-AC yang pintunya tertutup rapat. Dan anehnya, kita
diminta percaya bahwa itu semua demi menghemat uang kita.
Kompleksitas yang Sering Disederhanakan
Pilkada langsung memang
bermasalah. Kita tidak perlu menutup mata. Politik uang masih terjadi.
Polarisasi sosial nyata. Konflik horizontal kadang menyisakan luka panjang.
Kepala daerah terpilih sering kali tersandera utang politik kepada tim sukses
dan sponsor kampanye.
Tapi apakah semua itu
otomatis hilang jika pemilihan dilakukan oleh DPRD?
Sejarah justru
menunjukkan sebaliknya. Pada masa ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD,
praktik “serangan fajar” tidak menghilang, ia hanya pindah sasaran. Dari jutaan
pemilih ke puluhan anggota dewan. Dari biaya kampanye terbuka ke biaya lobi
tertutup. Secara matematis, malah lebih efisien bagi aktor politik yang ingin
“mengamankan” hasil.
Kompleksitas Pilkada
langsung sering diperlakukan seolah-olah penyakit bawaan yang tak bisa
disembuhkan. Padahal, banyak masalah itu lahir dari setengah hati kita dalam
memperbaiki sistem: penegakan hukum yang lemah, pendidikan politik yang minim,
partai politik yang malas melakukan kaderisasi.
Alih-alih membenahi akar
masalah, kita justru tergoda memotong jalannya.
Catatan Sejarah yang Terlalu Cepat Dilupakan
Wacana ini bukan barang
baru. Ia muncul, tenggelam, lalu muncul lagi setiap kali demokrasi terasa
melelahkan. Setelah Reformasi 1998, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap
sebagai kompromi awal. Tapi pengalaman pahit segera muncul: praktik jual beli
suara, intervensi elit pusat, dan kepala daerah yang lebih loyal pada fraksi
daripada rakyat.
Dorongan untuk Pilkada
langsung lahir dari kekecewaan itu. Dari rasa ingin merebut kembali kedaulatan
yang terlalu lama dititipkan. Kita ingin punya hak memilih, meski
konsekuensinya berat.
Kini, dua dekade
kemudian, ketika Pilkada langsung belum sepenuhnya matang, nostalgia itu datang
kembali. Tapi nostalgia sering kali menipu. Ia memilih ingatan yang nyaman, dan
menghapus bagian yang menyakitkan.
Ironi tentang Efisiensi yang Aneh
Ada ironi yang sulit
diabaikan. Kita hidup di negara yang tidak pernah benar-benar pelit soal
anggaran elite: perjalanan dinas, gedung megah, rapat-rapat panjang yang
hasilnya sering tak jelas. Tapi ketika bicara soal hak pilih rakyat, tiba-tiba
kita menjadi sangat hemat.
Seolah-olah suara kita
adalah pos pengeluaran yang bisa dipangkas. Seolah-olah demokrasi ideal adalah
demokrasi yang tidak terlalu sering melibatkan rakyat, karena rakyat itu ribet,
mahal, dan sulit diatur.
Padahal, jika yang ingin
dihemat adalah uang negara, mungkin kita perlu mulai dari tempat lain yang
lebih jujur. Dari pembenahan partai politik. Dari transparansi pendanaan
kampanye. Dari keberanian menghukum pelanggaran tanpa pandang bulu.
Dilema Kita yang Sebenarnya
Kita tidak sedang memilih
antara sistem yang sempurna dan sistem yang rusak. Kita sedang memilih antara
dua sistem yang sama-sama bermasalah, tapi dengan dampak yang sangat berbeda
terhadap posisi rakyat.
Pemilihan langsung
memberi kita ruang, meski sempit dan sering berantakan. Pemilihan oleh DPRD
memberi efisiensi prosedural, tapi mengorbankan keterlibatan publik.
Mungkin yang kita rasakan
hari ini bukan sekadar soal biaya. Mungkin ini tentang kelelahan kolektif.
Tentang rasa frustrasi melihat demokrasi tak kunjung dewasa. Tentang keinginan
untuk jalan pintas.
Tapi sejarah mengajarkan
kita satu hal: jalan pintas dalam demokrasi sering kali berujung pada jalan
buntu.
Menutup dengan Kejujuran
Tulisan ini bukan
pembelaan membabi buta terhadap Pilkada langsung. Kita tahu betul cacatnya.
Kita hidup di dalamnya. Tapi jika pilihan yang ditawarkan adalah mundur ke
sistem yang pernah kita tinggalkan karena alasan yang sama, mahal, kotor, dan
tidak transparan, maka wajar jika kita ragu.
Mungkin yang perlu kita
tanyakan bukan “berapa mahal Pilkada langsung?”, tapi “berapa harga yang harus
kita bayar jika suara kita kembali diwakilkan sepenuhnya?”
Dan pertanyaan itu,
sayangnya, tidak bisa dijawab hanya dengan angka di tabel anggaran. Ia hidup di
ingatan kita, di pengalaman sehari-hari, dan di rasa memiliki yang perlahan
bisa hilang jika kita tak hati-hati menjaganya.
Karena pada akhirnya,
demokrasi bukan soal murah atau mahal. Ia soal siapa yang dipercaya untuk
menentukan arah hidup bersama. Dan itu adalah keputusan yang terlalu penting
untuk dibahas dengan setengah hati.
