Penulis: Kurniawan Prambudi Utomo, SE., MM( Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pemuda ICMI Kota Bekasi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, merupakan kebijakan strategis nasional yang menempatkan pemenuhan gizi anak sekolah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menyongsong generasi emas 2045, yang harus menyasar keseluruh Nusantara. Di tengah bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia, kualitas pertumbuhan anak tidak hanya soal kuantitas makanan, tetapi kualitas gizi yang memengaruhi kesehatan, konsentrasi belajar, dan produktivitas jangka panjang.
Ilustrasi : Gemini Ai
Kota Bekasi,
dengan karakter sosial, ekonomi yang heterogen, menghadapi tantangan khas
perkotaan: ketimpangan pendapatan, perubahan pola konsumsi, hingga kerentanan
anak terhadap hidden hunger. Di lingkungan sekolah, meskipun sebagian siswa
cukup makan secara kuantitatif, kualitas nutrisinya sering kali belum optimal,
yang berimbas pada kesehatan dan prestasi akademik. MBG di Bekasi hadir sebagai
respons terhadap dinamika tersebut. Program ini menyediakan makanan sehat dan
bergizi bagi siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, dengan tujuan memperkuat
status gizi dan menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini.
Capaian MBG di
Kota Bekasi
Menurut laporan
terbaru, Program MBG di Kota Bekasi telah menjangkau lebih dari 200.000 siswa
dari berbagai jenjang pendidikan setiap hari. Data menunjukkan sampai September
2025, sekitar 201.640 siswa tercatat menerima makan bergizi gratis melalui
implementasi program ini. Pelaksanaan program ini difasilitasi oleh 76 Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Dari jumlah tersebut, 56 SPPG telah beroperasi penuh dan melayani distribusi
makanan bergizi ke sekolah-sekolah di 12 kecamatan, sementara 20 SPPG lainnya
masih dalam proses penyelesaian fasilitas dan perizinan operasional. Sejak
tahap awal pada Januari 2025, implementasi program MBG dimulai di beberapa
titik dengan layanan makan bergizi yang menjangkau ±3.222 siswa dari berbagai
sekolah di Jatiasih, termasuk TK, SD, dan SMP. (dikutip dari GoBekasi.id)
Belum Semua
Sekolah Tercover
Meski sudah
terjadi perluasan cakupan, kenyataannya belum seluruh sekolah di Kota Bekasi
tercover MBG. Dari total sekolah di berbagai jenjang, sebagian besar masih
dalam proses masuk fase program karena keterbatasan infrastruktur SPPG dan
kesiapan logistik. Hal ini menegaskan bahwa perlu percepatan implementasi serta
penataan yang lebih sistemik agar semua siswa yang membutuhkan dapat dilayani. Selain
itu, survei monitoring & evaluasi yang dilakukan oleh BPS Kota Bekasi
tengah digelar untuk memahami lebih detail dampak program di tingkat sekolah,
rumah tangga, dan pelaku penyedia makan bergizi. Survei ini melibatkan
partisipasi siswa, orang tua, sekolah, dan pelaku usaha penyedia SPPG untuk
melihat efektivitas, kendala, dan persepsi terhadap layanan MBG di lapangan. Monitoring
MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan hasil
kolaborasi pengawasan antara pusat dan daerah, termasuk pemantauan kualitas
makanan, audit anggaran, evaluasi data, serta pengawasan administratif. Semua
ini penting agar program MBG benar-benar aman, efektif, dan berdampak jangka
panjang bagi pertumbuhan generasi sehat di Indonesia.
Kritik
Konstruktif: Program Harus Berbasis Data & Kualitas
Namun, MBG
berpotensi kehilangan makna strategis apabila direduksi menjadi sekadar
kuantitas distribusi berapa banyak porsi tersalurkan atau berapa besar anggaran
terserap tanpa ukuran kualitas dan dampak jangka panjang, hal ini seharusnya
melibatkan semua pihak, mulai dari kantin sehat sekolah, UMKM lokal dan
masyarakat sekitaran, tidak semata-mata dilakukan secara tunggal oleh SPPG, dan
jangan ada yang dirugikan, karena tugas dan tanggung jawab menyehatkan anak
sekolah ada pada kita semua. Tanpa indikator gizi yang terukur, evaluasi
berbasis bukti (evidence-based) dan transparansi publik, program ini bisa
terjebak pada rutinitas administratif yang minim dampak substantif.
Penguatan tata
kelola seperti standar gizi terukur, sertifikasi keamanan pangan, integrasi
data kesehatan pendidikan, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah
daerah, sekolah, dan dinas kesehatan sangat diperlukan, sebagian dana yang
digelontorkan melalui efisiensi APBN bidang pendidikan sebanyak 230 Triliun
harus jelas mulai dari perencanaan, distribusi lapangan hingga monitoring
evaluasi (Monev). Hanya dengan cara itu, MBG tidak hanya menjadi program
sosialisasi semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial
untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
MBG dalam Bingkai
Moral & Peradaban
Dalam perspektif intelektual Muslim dan semangat
yang diusung Pemuda ICMI Kota Bekasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
sejalan dengan prinsip maslahah, keadilan sosial, dan amanah negara dalam
menjaga generasi. Pemenuhan gizi anak tidak dapat dipandang semata sebagai
urusan teknis kebijakan, melainkan sebagai tanggung jawab etik yang melekat
pada negara dan masyarakat. Pada titik ini, kebijakan publik menemukan maknanya
bukan hanya pada capaian administratif, tetapi pada sejauh mana ia menghadirkan
kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran moral leadership
menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Kepemimpinan yang berorientasi pada
nilai/moral dituntut untuk menempatkan kualitas manusia dan etika pelayanan di
atas kepentingan jangka pendek. Sinergi yang sehat antara negara dan civil
society termasuk peran cendekiawan dan akademisi menjadi ruang refleksi
sekaligus pengawasan agar MBG tetap berada pada tujuan luhurnya. Dengan
pendekatan demikian, MBG berpeluang menjadi fondasi bagi Bekasi yang tidak
hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga bertumbuh secara sosial dan
bermartabat secara moral.
