Tema: Menimbang Ulang Pilkada: Antara Kedaulatan Rakyat, Efisiensi, dan Masa Depan Demokrasi
Bekasi, 21 Januari 2026 – Bertempat di Sekretariat Pemuda ICMI Kota Bekasi, sebuah diskusi krusial telah dilaksanakan untuk membedah dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Diskusi ini menjadi sangat relevan mengingat munculnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebuah isu yang memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat dan elit politik.
 |
| Diskusi Pemuda ICMI Kota Bekasi Januari 2026 |
Berikut adalah poin-poin penting hasil resensi diskusi tersebut yang disusun berdasarkan sumber-sumber literatur terkait:
1. Dilema Demokrasi: Langsung vs Tidak Langsung
Diskusi mengawali pembahasan dengan merefleksikan bahwa Pilkada langsung adalah buah dari reformasi yang bertujuan memberikan hak konstitusional bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sesuai aspirasi. Namun, dalam perjalanannya, muncul pro dan kontra yang tajam antara sistem langsung dan tidak langsung.
- Pilkada Langsung: Dianggap ideal karena memberikan legitimasi yang kuat dari rakyat, meningkatkan akuntabilitas, dan memutus rantai politik oligarki elit. Sistem ini terbukti melahirkan para tokoh seperti Joko Widodo (Solo), Tri Rismaharini (Surabaya), dan Ridwan Kamil (Bandung).
- Pilkada melalui DPRD: Dipandang lebih efisien secara anggaran dan mampu mengurangi konflik horizontal di akar rumput. Namun, kelemahannya adalah potensi distorsi aspirasi rakyat, di mana kepala daerah terpilih mungkin lebih bertanggung jawab kepada elit partai di DPRD daripada kepada masyarakat.
2. Problematika Pilkada Langsung: Biaya Tinggi dan Korupsi
Para peserta diskusi menyoroti sisi gelap Pilkada langsung, terutama terkait mahalnya ongkos politik. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah.
Kondisi ini menciptakan garis linier dengan maraknya kasus korupsi di tingkat daerah. Banyak kepala daerah terjebak kasus hukum karena harus mengembalikan modal politik yang besar, termasuk melalui praktik "politik uang" atau mencari "investor politik" dari kalangan pengusaha. Salah satu contoh yang relevan dengan lokasi diskusi adalah catatan sejarah mengenai Mantan Walikota Bekasi, yang pernah terjerat kasus korupsi.
3. Peta Politik 2026 dan Ancaman Apatisme Publik
Diskusi mencatat bahwa per Januari 2026, peta dukungan politik di parlemen mulai bergeser. Terdapat lima partai besar (Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem) yang cenderung menyetujui Pilkada melalui DPRD, sementara PDI Perjuangan tetap menolak usulan tersebut.
Pemuda ICMI mengkhawatirkan bahwa jika Pilkada tertutup diberlakukan tanpa transparansi, masyarakat akan menjadi semakin apatis dan tidak peduli terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi representatif tanpa keterlibatan publik yang kuat dikhawatirkan hanya akan melahirkan sistem yang efisien secara biaya namun miskin legitimasi moral.
4. Solusi Inovatif: E-Voting dan Digitalisasi
Sebagai jalan tengah, diskusi ini mengusulkan adanya inovasi teknologi untuk menjembatani efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:
- E-Voting: Penggunaan sistem pemungutan suara elektronik untuk memangkas biaya logistik dan mempercepat perhitungan suara secara transparan.
- Digitalisasi Kampanye: Mengganti media kampanye fisik (baliho/spanduk) dengan debat publik digital dan platform aspirasi berbasis data terbuka.
- Pengetatan Audit: Memperketat pengawasan dana kampanye dan memberikan sanksi berat bagi pelaku politik uang.
Diskusi Pemuda ICMI Kota Bekasi menyimpulkan bahwa perjuangan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengikis kedaulatan rakyat. Demokrasi harus terus dirawat dengan memperbaiki sistemnya dan melibatkan rakyat sebagai subjek kedaulatan, bukan sekadar objek kebijakan.
Pimpinan negara harus memiliki "political will" yang kuat untuk mendorong kedewasaan demokrasi yang transparan, akuntabel, dan tetap berpihak pada rakyat.
