KOTA BEKASI — Isu pengelolaan sampah Bekasi kembali mencuat dalam Diskusi Bulanan Pemuda ICMI Kota Bekasi yang digelar di Sekretariat Islamic Centre. Dalam forum yang berlangsung dinamis ini, para narasumber dari internal organisasi, Andi Ali (Divisi Politik & Good Governance) dan Fadel (Divisi Sosial & Pemberdayaan Masyarakat), menyoroti krisis pengelolaan sampah di TPA Sumurbatu yang dinilai belum mendapatkan penanganan strategis dari Pemerintah Kota Bekasi.
Diskusi tersebut menjadi refleksi penting bagi kaum muda intelektual dalam menilai arah kebijakan publik di Kota Bekasi, khususnya pada aspek perencanaan dan tata kelola lingkungan hidup.
RPJMD Belum Menjawab Masalah Lingkungan Secara Tuntas
Dalam paparannya, Andi Ali menilai bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi masih belum menampilkan strategi detail untuk mengatasi persoalan mendasar seperti penanganan sampah. Ia menekankan perlunya komitmen profesional dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan tidak bersifat reaktif.
“Ketika masalah sampah sudah menjadi sorotan publik, barulah dilakukan survei dan tindakan. Menurut saya, ini bentuk keterlambatan dalam perencanaan,” ujar Andi Ali, menegaskan pentingnya antisipasi sejak dini dalam penyusunan kebijakan lingkungan.
Kritik ini semakin relevan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan peringatan keras terhadap penggunaan metode open dumping di TPA Sumurbatu Bekasi — metode yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang dan berisiko mencemari lingkungan. KLHK memberi tenggat hingga September 2025 agar Pemkot Bekasi memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya secara signifikan.
Anggaran Rp200 Miliar Harus Tepat Sasaran
Sementara itu, Fadel dari Divisi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyoroti kebijakan penganggaran sebesar Rp200 miliar untuk perbaikan TPA Sumurbatu. Ia menilai bahwa apabila anggaran hanya dialokasikan untuk memperluas lahan atau memindahkan tumpukan sampah, maka masalah tidak akan pernah selesai.
“Kalau hanya memindahkan sampah tanpa mengubah pola pikir masyarakat, itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.
Fadel mengusulkan agar dana tersebut sebagian dialokasikan untuk program edukasi lingkungan sejak dini, terutama bagi pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah.
“Pendidikan lingkungan harus dimulai dari anak-anak. Sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan kota,” tambahnya.
Dari Forum Diskusi ke Aksi Nyata
Diskusi yang dihadiri oleh anggota Pemuda ICMI, mahasiswa, dan komunitas lingkungan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dirangkum dalam Jurnal Pemuda ICMI Kota Bekasi. Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian dan masukan resmi bagi Pemkot Bekasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ketua Pemuda ICMI Kota Bekasi, Imamudin, menegaskan bahwa kegiatan diskusi bulanan ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.
“Kami tidak ingin hanya berhenti di tataran wacana. Pemuda ICMI harus hadir dengan gagasan yang bisa diimplementasikan dan menjadi mitra strategis pemerintah serta masyarakat,” ujarnya.
Imamudin menambahkan, Pemuda ICMI siap menjadi bagian dari solusi untuk membangun Kota Bekasi yang bersih, cerdas, dan berdaya saing, melalui kolaborasi lintas sektor yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan nilai keislaman.
Tentang Diskusi Bulanan Pemuda ICMI Kota Bekasi
Program Diskusi Bulanan merupakan kegiatan rutin Pemuda ICMI Kota Bekasi yang menghadirkan pembicara internal dan eksternal untuk membahas isu-isu publik terkini seperti tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan isu lingkungan hidup di Bekasi.
Dengan semangat “Ilmiah, Religius, dan Solutif”, Pemuda ICMI berkomitmen menghadirkan pemikiran kritis dan solusi nyata demi masa depan Bekasi yang lebih berkelanjutan.
